shadetreeinc.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menyoroti proses pengosongan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang melibatkan Satuan Tugas Penanganan Kejahatan Hutan (Satgas PKH). Organisasi lingkungan ini meminta pemerintah menghentikan pendekatan militer dalam relokasi masyarakat yang telah lama tinggal di dalam kawasan konservasi tersebut. Walhi menilai tindakan koersif hanya akan memicu konflik horizontal dan memperburuk hubungan antara aparat dan warga.
Relokasi Harus Mengedepankan Dialog dan Keadilan Sosial
Direktur Eksekutif Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring, menegaskan bahwa masyarakat di dalam TNTN bukan sekadar pelanggar hukum, melainkan korban dari kebijakan tata ruang dan perizinan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia menyarankan pemerintah memprioritaskan dialog terbuka, pendekatan sosial, dan musyawarah dalam proses relokasi. Menurutnya, relokasi yang mengabaikan aspek kemanusiaan berisiko menimbulkan kekacauan sosial dan memperpanjang persoalan pengelolaan taman nasional.
Pemerintah Diminta Evaluasi Pendekatan Penanganan Konflik Lahan
Walhi Riau juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penanganan konflik lahan di TNTN. Selama ini, pendekatan negara sering mengutamakan penertiban dan penindakan, tanpa mempertimbangkan sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat. Banyak warga sudah tinggal di kawasan itu sejak puluhan tahun lalu dan menggantungkan hidup dari pertanian. Jika negara ingin menertibkan kawasan konservasi, maka proses tersebut harus melalui pemetaan sosial dan pengakuan atas hak-hak dasar masyarakat.
Satgas PKH Dianggap Tidak Tepat Gunakan Pola Represif
Keberadaan Satgas PKH yang mengedepankan operasi lapangan dengan dukungan aparat bersenjata menimbulkan kekhawatiran di kalangan organisasi masyarakat sipil. Walhi Riau mengingatkan bahwa pendekatan militeristik dalam kawasan konservasi tidak hanya melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga memperparah trauma sosial yang pernah terjadi di masa lalu. Mereka mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera mengevaluasi metode kerja Satgas PKH dan menggantinya dengan pendekatan berbasis komunitas.
Solusi Berkelanjutan Butuh Keterlibatan Masyarakat Lokal
Walhi Riau menyarankan pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pendekatan berbasis kearifan lokal dan partisipasi aktif warga bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk menjaga kelestarian TNTN tanpa harus mengorbankan hak hidup masyarakat. Pemerintah juga perlu membuka ruang konsultasi publik dan menjamin pendampingan hukum serta sosial bagi warga yang terdampak relokasi.
Keadilan Ekologis Harus Jadi Prioritas
Proses pengosongan TNTN akan berhasil jika pemerintah menempatkan keadilan depo 10k ekologis dan sosial sebagai prioritas utama. Relokasi bukan sekadar soal memindahkan warga, tetapi juga tentang mengembalikan hak mereka atas penghidupan layak dan perlindungan hukum. Satgas PKH sebaiknya tidak menggunakan kekuatan militer dalam menangani masalah yang bersifat sosial dan historis. Pendekatan damai, adil, dan manusiawi menjadi satu-satunya jalan menuju penyelesaian konflik di kawasan Tesso Nilo.